Sejumlah Mantan Menteri Luar Negeri Nilai Indonesia Bisa Jadi Penyeimbang di BoP

Jakarta (KABARIN) - Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri, dan anggota Komisi I DPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, untuk membahas isu-isu strategis politik luar negeri, termasuk peran Indonesia di Board of Peace atau BoP.

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan pertemuan ini jadi kesempatan penting bagi tokoh di luar pemerintahan untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Presiden Prabowo.

“Jadi dalam diplomasi memang sebagian besar, kalau tidak dapat dikatakan banyak hal, bersifat konfidensial, yang rahasia. Karena itu kita yang di luar pemerintahan, baik para mantan menteri luar negeri, wakil menteri luar negeri, akademisi, juga tidak selalu dapat memperoleh informasi yang akurat, apalagi kalau itu dari sumber informasi melalui tulisan, ungkapan di media massa, apalagi media sosial. Karena itu satu kesempatan berharga bahwa sore ini kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui,” ujarnya.

Hassan menjelaskan keikutsertaan Indonesia dalam BoP melalui dua rangkaian konsultasi, yakni saat Sidang Majelis Umum PBB di New York dan konsultasi dengan tujuh negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim. Delapan negara ini diharapkan bisa menjadi kekuatan penyeimbang di dalam BoP.

“Delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini. Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa, tidak dapat dikontrol, tapi setidaknya delapan negara ini bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace,” jelasnya.

Hassan juga menyinggung perdebatan soal kemungkinan kontribusi dana Indonesia. Ia menegaskan belum ada keputusan terkait waktu dan jumlah, namun bantuan diarahkan untuk kepentingan kemanusiaan rakyat Palestina di Gaza.

Menurutnya, kritik soal BoP yang berada di luar kerangka PBB tidak perlu ditanggapi berlebihan karena sejarah menunjukkan banyak penyelesaian konflik internasional juga dilakukan di luar mekanisme PBB.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menekankan Prabowo menegaskan Indonesia tetap berkomitmen mendukung perjuangan Palestina dan solusi dua negara. Shihab menambahkan, Prabowo menekankan Indonesia bisa keluar dari BoP jika badan ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

“Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar. Jadi beliau tekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan adanya penyelesaian yang adil bagi Palestina,” katanya.